Bulukumba – Ironis dan memilukan. Warga kurang mampu di Dusun Macinna, Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale, harus menghadapi ancaman yang diduga datang dari istri seorang aparat desa. Ancaman tersebut dilontarkan jika mereka tidak memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dalam Pilkada mendatang.
Menurut pengakuan seorang warga yang enggan disebutkan namanya, bantuan beras yang selama ini menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini menjadi alat untuk menekan pilihan politik mereka. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa warga lainnya sudah tidak pernah lagi menerima bantuan dalam bentuk uang, yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai keluarga prasejahtera.
“Saya diancam, kalau tidak pilih nomor 2, nanti tidak dikasih beras lagi. Padahal, kami ini sudah lama tidak pernah dapat bantuan uang seperti yang lain,” ungkap warga tersebut dengan nada penuh kekecewaan, Selasa (26/11/2024).
Ancaman ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih karena bantuan sosial yang seharusnya diberikan tanpa syarat kini diduga dijadikan alat politik.
Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki kebenaran ancaman ini. “Kami ingin keadilan, jangan bantuan yang harusnya hak kami justru dipakai untuk kepentingan politik,” tambah warga lainnya.
Dari pihak pemerintah desa maupun pasangan calon yang disebutkan, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi terkait dugaan intimidasi ini.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat aturan yang jelas melarang penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan kampanye politik. Jika terbukti, pelaku dapat dikenai sanksi berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tindak Tegas Pelanggaran
Pihak terkait, seperti Panwaslu dan Dinas Sosial, diminta segera bertindak agar kasus ini tidak terus merugikan masyarakat kecil. “Pelanggaran seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kami minta ada investigasi mendalam,” tegas salah seorang aktivis di Bulukumba.
Pilkada seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi yang jujur dan adil, tanpa ada intimidasi atau paksaan terhadap pilihan politik masyarakat. Warga berharap suara mereka tetap menjadi hak yang dilindungi, bukan malah diintervensi demi kepentingan kelompok tertentu.
Laporan : Tim Red
